BANJARMASIN – Masalah gizi kronis pada anak atau stunting masih menjadi masalah pelik di tanah air. Tak heran, pemerintah dituntut bergerak cepat untuk tangani masalah kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang yang ganggu pertumbuhan pada anak ini.
Masalah ini rupanya tidak saja menggejala di daerah tertentu saja, namun sudah meluas ke berbagai daerah termasuk di kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam rangka mengatasi problem tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat. Pemprov melalui Dinas Kesehatan menyebar sebanyak 490 tenaga kesehatan (nakes) hingga pelosok desa di kabupaten/kota untuk mendukung program penurunan angka stunting.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan dr Diauddin, penanganan stunting atau bayi gagal tumbuh di provinsi ini dimaksimalkan, salah satunya dengan mengerahkan ratusan tenaga kesehatan ke desa-desa.
Ini dilakukan, ungkap dia, untuk menjamin keberadaan tenaga kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaan program-program penurunan stunting dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
Karena, ucap Diauddin, penanganan stunting di Kalsel dimulai lebih dini, yakni dari sebelum bayi dilahirkan atau dengan mendampingi ibu hamil.
“Yakni, bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan dan gizi ibu hamil, dengan harapan bayi dapat lahir sehat dan juga dapat menurunkan angka kematian bayi,” ujarnya, Jum’at (24/3/2023).
Stunting di Kalsel
Menurutnya, persentase kasus stunting di provinsi Kalsel masuk dalam kategori masih tinggi, yakni 24,6 persen hingga akhir tahun 2022.
Meskipun sebenarnya, kata dia, persentase ini sudah turun cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2021 dengan prevalensi mencapai 30 persen, hingga Kalsel masuk provinsi tertinggi angka kasus stunting di Indonesia.
“Upaya kita pada tahun 2022 lalu sudah sangat luar biasa menurunkan sekitar 6 persen kasus stunting. Tahun ini kita maksimal lagi hingga turun lebih signifikan lagi,” ujarnya.
Adapun caranya, ungkap Diauddin, tentunya sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, yakni semua elemen di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota hingga TNI-Polri untuk bersama-sama menangani masalah stunting ini.
Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi, tutur Diauddin, sejumlah upaya dalam penanganan stunting, di antaranya koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasai Ibu Hamil dan sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku.
“Jadi semuanya dijalankan, termasuk sosialisasi tenaga kesehatan kita ke daerah-daerah untuk mempertajam program ini, hingga kita optimis pada 2023 ini kasus stunting akan turun lebih signifikan lagi,” ujarnya.
JULKIPLI
