NASIONAL.NEWS — Ambon kembali meneguhkan perannya dalam peta strategis Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) dengan menempatkan Maluku sebagai garda depan pengawasan laut Indonesia.
Kebijakan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi IKLN yang digelar di Hotel Swissbell, Ambon, bersama berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas maritim Indonesia melalui sinergi dan investasi teknologi.
Menurut Parwito, dengan adanya penguatan kapasitas patroli, pemantauan, serta penegakan hukum di laut, Indonesia optimis bahwa Indeks Keamanan Laut Nasional dapat terus meningkat.
“Hal ini penting bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan laut Indonesia tetap aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan maritim, akademisi, hingga organisasi non pemerintah.
Meski berasal dari latar berbeda, semua pihak bersepakat menjadikan Maluku sebagai model penguatan keamanan maritim yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Motor Penggerak Ekonomi
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda menekankan laut sebagai nadi pembangunan daerah. Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan proyek strategis nasional seperti Blok Masela serta Maluku Integrated Port disebut sebagai motor penggerak ekonomi jika dikelola secara berkeadilan.
Akademisi dari Universitas Pattimura menambahkan perspektif akademis dengan menekankan riset multidisiplin dan penerapan ekonomi biru sebagai dasar pembangunan.
Sementara itu, Zona Bakamla Timur memaparkan rencana pembangunan Regional Command Center Ambon yang dilengkapi radar, satelit, dan kecerdasan buatan untuk memperkuat pemantauan laut.
BMKG Ambon juga menegaskan perannya dalam keselamatan navigasi melalui informasi cuaca maritim, sedangkan Ditjen PSDKP KKP melaporkan keberhasilan penindakan ratusan kapal ilegal serta rencana transformasi pengawasan menuju sistem digital.
Diskusi juga mengangkat sejumlah tantangan strategis. Kerentanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menjadi infrastruktur vital nasional mendapat sorotan.
Begitu pula, maraknya praktik illegal fishing dan transshipment yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tiap tahun juga jadi sorotan serius.
Jaringan lintas negara yang terlibat dalam praktik ini dinilai perlu dihadapi dengan operasi terpadu dan pemanfaatan teknologi pengawasan mutakhir.
Langkah Konkret
Beberapa langkah konkret disepakati dalam forum ini, antara lain, reformulasi kebijakan penangkapan ikan terukur agar lebih berpihak kepada nelayan lokal, penguatan operasi terpadu lintas instansi, serta percepatan investasi teknologi pengawasan modern seperti radar jarak jauh, satelit, dan analitik berbasis kecerdasan buatan.
Di sisi lain, Zona Bakamla Timur menitikberatkan pada rencana pembangunan command center sebagai pusat kendali operasional maritim. Fasilitas ini akan mendukung patroli, radar, sensor, hingga penanganan darurat seperti kecelakaan kapal dan pencemaran lingkungan.
Kemenko Polkam menegaskan akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan keamanan maritim terintegrasi.
Ambon, yang dahulu dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan rempah, kini kembali dipanggil untuk memainkan peran baru: sebagai benteng laut timur sekaligus wajah masa depan keamanan maritim Indonesia.
Sebagai bagian dari agenda, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon dan Zona Bakamla Timur.
Di Kodaeral IX, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, langkah yang dinilai penting untuk menghadapi tantangan maritim seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.
