JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Indonesia, sejumlah tokoh berbagai latar belakang dan gabungan aliansi koalisi masyarakat sipil yakni Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), Gerakan Kembali ke-UUD 1945 (G-45), dan Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR) akan menggelar Aksi Besama di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Aksi yang rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB hingga selesai itu akan menyuarakan penerapan kembali Undang Undang Dasar (UUD) 1945 hasil kesepakatan para pendiri bangsa 18 Agustus 1945 dengan adendum tentang pembatasan masa jabatan Presiden-Wakil Presiden.
Dalam keterangannya diterima media ini, disebutkan bahwa aksi itu juga akan menyuarakan penegakan kedaulatan rakyat yang sejati, singkirkan oligarki politik dan oligarki ekonomi.
“Dengan senantiasa memohon petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, perlu kiranya kita mengevaluasi jalannya roda pemerintahan Republik yang kita cintai ini agar tercapai tujuan bernegara yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, selaku pengarah aksi, dalam keterangannya diterima media Nasional, Jum’at (16/8/2024).
Din mengatakan, sistem bernegara yang berlandaskan hukum positif bersifat dinamis dan evaluatif, maka memperbaiki atau membenahi sistem dalam bernegara dan berbangsa menjadi sebuah keharusan.
“Mengingat dan memperhatikan, setelah seperempat abad lebih paska reformasi bangsa ini telah mengalami distorsi dan dekadensi dalam banyak hal. Konstitusi, pelaksanaan demokrasi, ekonomi, budaya, dan kedaulatan yang sudah jauh dari nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.
Euforia semangat bernegara pasca reformasi, sambung Din, tanpa disadari telah membobol benteng konstitusi yang menjadikan warna demokrasi menjadi kelam dan berdampak pada kehidupan rakyat dimasa datang.
“Untuk itu kami bersama segenap elemen rakyat Indonesia, mengajak semua stakeholder untuk mengembalikan konstitusi kita sesuai dengan legacy founding fathers kita agar arah perjalanan bangsa ini tidak menyimpang dari landasan dalam bernegara,” imbuhnya. (teg/nas)
